Kapolres Sergai Dorong Pemerintahan Bersih dan Anti Korupsi

Komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel terus diperkuat di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Salah satunya melalui Workshop Integritas Aparatur yang menghadirkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara, Muhibuddin, S.H., M.H., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Selasa (03/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB di Aula Sultan Serdang, Kompleks Kantor Bupati Serdang Bedagai, Sei Rampah tersebut, mengangkat tema “Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel Melalui Pemahaman Hukum dan Integritas Aparatur Pemerintah”. Workshop ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman hukum sekaligus membangun komitmen seluruh aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab secara profesional, transparan, serta menjunjung tinggi integritas.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Serdang Bedagai H. Darma Wijaya, Wakil Bupati Dr. H. Adlin Umar Yusri Tambunan, S.T., M.SP., Ph.D., Kapolres Serdang Bedagai AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak, S.H., S.I.K., M.H., serta Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Rahmad Isnaini, S.H., M.H.

Dalam sambutannya, Bupati Serdang Bedagai H. Darma Wijaya menyampaikan selamat datang kepada Kajati Sumatera Utara di Kabupaten Serdang Bedagai yang dikenal dengan sebutan Tanah Bertuah Negeri Beradat. Ia juga mengapresiasi terselenggaranya workshop tersebut sebagai salah satu upaya memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, Kajati Sumatera Utara Muhibuddin dalam pemaparan materinya menegaskan bahwa semakin besar tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, semakin besar pula komitmen yang harus dimiliki setiap aparatur terhadap kepatuhan hukum dan integritas. Menurutnya, terdapat empat pilar utama yang harus menjadi landasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Keempat pilar tersebut meliputi kepatuhan terhadap hukum dalam setiap pengambilan keputusan, akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pengamanan aset daerah, pengawasan yang efektif untuk mencegah penyimpangan, serta integritas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa korupsi bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum, tetapi merupakan persoalan serius yang berkaitan dengan kualitas tata kelola pemerintahan.

Karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan setelah terjadinya penyimpangan. Sebaliknya, langkah pencegahan harus dibangun sejak awal melalui sistem pemerintahan yang transparan, pengawasan yang berjalan efektif, serta kepatuhan terhadap aturan.

Muhibuddin juga memaparkan sejumlah dampak negatif korupsi terhadap pembangunan daerah. Diantaranya mengurangi efektivitas pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), merusak kepercayaan masyarakat, menurunkan daya tarik investasi, hingga meningkatkan risiko hukum bagi pejabat pemerintahan.

Untuk itu, diperlukan komitmen bersama seluruh unsur pemerintahan dalam memperkuat sistem pengawasan, membangun budaya kerja berintegritas, serta menghadirkan keteladanan dari setiap pimpinan instansi.

Sementara, Kapolres Serdang Bedagai, AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak melalui Kasi Humas, AKP Bringin Jaya, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Polres Sergai mendukung penuh pelaksanaan Workshop Integritas Aparatur sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergitas Forkopimda dan seluruh instansi pemerintahan daerah.

Menurutnya, kehadiran Kepolisian bersama Kejaksaan dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai merupakan wujud komitmen bersama untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. “Sinergi pendampingan dan penegakan hukum secara akuntabel ini diharapkan dapat mengawal penggunaan anggaran pembangunan daerah agar bermanfaat secara maksimal bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai,” ujar AKP Bringin Jaya.

Kolaborasi antarlembaga lanjutnya, menjadi bagian penting dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang taat hukum, sekaligus memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui workshop ini, diharapkan pemahaman hukum dan budaya integritas semakin tertanam di lingkungan pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan demikian, sinergitas antara pemerintah daerah, Kepolisian, dan Kejaksaan dapat terus diperkuat dalam mengawal pembangunan serta mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.