Mendagri Tito Dorong Kepala Daerah NTT Percepat Realisasi Bantuan Presiden Pascagempa

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bergerak cepat merealisasikan bantuan Presiden untuk penanganan pascagempa bumi. Instruksi itu disampaikan menyusul masih lambatnya penyerapan anggaran bantuan di sejumlah wilayah terdampak.

Tito menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menggelontorkan tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp200 miliar khusus untuk penanganan pascagempa. Rinciannya, Rp40 miliar dialokasikan bagi Provinsi NTT dan Rp20 miliar untuk delapan kabupaten di NTT.

“Ini memperkuat keuangan untuk penanganan bencana dari daerah ini,” ujar Mendagri secara virtual dalam Rapat Penanganan Bencana Alam di Provinsi NTT yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, Senin 7 September 2026, dikutip pada Selasa (8/9/2026).

Dalam forum tersebut, Mendagri menyoroti realisasi belanja bantuan yang dinilai belum optimal di sejumlah daerah terdampak. Karena itu, upaya percepatan dinilai mendesak agar dana tidak tertahan di rekening daerah.

“Padahal ini kami sudah mengeluarkan surat edaran dan untuk petunjuk cara penggunaan secara cepat, itu bisa melalui mekanisme pengadaan langsung di masa darurat ini,” jelasnya.

Selain menerbitkan surat edaran, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah menerjunkan tim untuk mengasistensi pemanfaatan bantuan di daerah. Langkah itu diharapkan membuat bantuan cepat tersalurkan hingga ke pelosok yang sulit dijangkau pemerintah pusat.

Tito menjelaskan, kondisi infrastruktur dasar di NTT saat ini relatif sudah kembali berfungsi. Listrik, jaringan komunikasi, jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan secara umum telah normal, meski masih ada beberapa titik yang dalam penanganan.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat mobilitas orang dan barang di NTT relatif lebih mudah dibandingkan saat penanganan bencana di Sumatera. Karena itu, perhatian berikutnya perlu diarahkan pada penguatan logistik serta pemenuhan kebutuhan masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian.

Mendagri menyebut langkah krusial berikutnya adalah mempercepat pendataan bangunan rusak, baik rumah warga maupun fasilitas umum. Pendataan itu menjadi acuan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyalurkan bantuan.

“Begitu kemudian dinyatakan oleh BMKG sudah stabil posisinya (wilayahnya), maka ini dapat langsung dibayarkan oleh BNPB,” ujarnya.

Pada forum yang sama, Mendagri memaparkan sejumlah dukungan Kemendagri bagi masyarakat terdampak. Ia menugaskan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) turun langsung membantu penerbitan kembali dokumen kependudukan yang rusak atau hilang akibat gempa.

“Sudah memproduksi sebanyak 11.000 surat (dokumen) kependudukan, dokumen penting mereka (masyarakat terdampak),” jelasnya.

Selain itu, Mendagri telah berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid untuk menerbitkan kembali sertifikat tanah yang hilang. Koordinasi juga dilakukan dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar dokumen hilang seperti SIM, STNK, dan BPKB dapat diterbitkan ulang secara gratis.

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta sejumlah pejabat terkait. Kepala daerah dari Provinsi NTT turut bergabung secara virtual.