Wagub Sumut Surya Apresiasi Nilai Istimewa Asahan

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, memberikan apresiasi kepada Kabupaten Asahan atas pencapaian nilai 97,30 dengan predikat Istimewa dalam penilaian calon percontohan Kabupaten/Kota Ber‑AKSI 2026. Penghargaan tersebut disampaikan pada acara penilaian yang berlangsung di Asahan, Kamis (5/11/2026).

Surya menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja sama lintas sektor dan komitmen kuat dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, serta berintegritas. Ia menambahkan, nilai tinggi tersebut harus menjadi pemicu untuk terus menerapkan prinsip‑prinsip antikorupsi secara konsisten.

“Selamat kepada Kabupaten Asahan atas nilai 97,30 dan kategori Istimewa. Semoga prestasi ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga motivasi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Surya, selaras dengan arahan Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ibnu Basuki Widodo, menjelaskan bahwa penilaian Ber‑AKSI mencakup lima komponen utama dengan total 15 indikator, meliputi penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, budaya antikorupsi, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan kearifan lokal.

Salah satu poin penting yang mendapat sorotan adalah Mal Pelayanan Publik (MPP) Asahan yang menampung 23 tenant, memudahkan warga mengakses layanan publik secara terpadu. Meski meraih kategori Istimewa, KPK mencatat beberapa temuan, termasuk 11 pejabat yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara lengkap.

KPK mengingatkan bahwa komitmen antikorupsi tidak boleh berhenti pada dokumen atau kegiatan seremonial, melainkan harus diterapkan dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Surya berharap capaian Asahan dapat menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain di Sumut, sekaligus menekankan pentingnya menindaklanjuti semua rekomendasi evaluasi agar perbaikan tata kelola berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah pusat, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik demi menciptakan lingkungan yang bebas korupsi bagi seluruh masyarakat.