BGN Tutup Sementara 1.999 Dapur MBG, Ternyata Belum Daftar SLHS Sama Sekali

Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas terhadap penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum memenuhi standar kebersihan. Sebanyak 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG ditutup sementara karena tidak terdaftarnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di dinas kesehatan setempat.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa kepatuhan terhadap standar SLHS dan kriteria sanitasi merupakan syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur MBG. Karena itu, BGN melakukan penyisiran serta verifikasi terhadap puluhan ribu SPPG yang menjalankan program tersebut di seluruh Indonesia.

"Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS dan sanitasi itu mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan MBG. BGN terus menyisir dan verifikasi ketat puluhan ribu SPPG," ujar Sudaryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Dari jumlah awal 27.485 dapur, hasil penyisiran sementara BGN mencatat 27.022 dapur. Berdasarkan pembaruan data hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan per 7 September pukul 17.00 WIB, sebanyak 1.999 SPPG diketahui belum melakukan pendaftaran SLHS.

Sudaryono menekankan persoalan ini berbeda dengan dapur yang sudah mendaftar namun belum memenuhi persyaratan. Menurut dia, ribuan dapur tersebut bahkan belum melakukan pendaftaran SLHS sama sekali ke dinas kesehatan.

"Dapur-dapur sebanyak 1.999 ini tidak melakukan pendaftaran SLHS di dinas kesehatan masing-masing. Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak mendaftar sama sekali," paparnya.

Setelah melalui proses konfirmasi dan evaluasi secara bertahap, BGN memutuskan menutup sementara seluruh dapur tersebut untuk menjalani investigasi lebih lanjut. "1.999 SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi," tutur Sudaryono.

Dari total tersebut, sebanyak 351 SPPG berada di wilayah satu yang mencakup Sumatera. Sebanyak 1.417 dapur berada di wilayah dua, yakni Jawa dan Banten, sementara 231 dapur lainnya tersebar di wilayah tiga yang meliputi Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

BGN menyatakan penutupan dan investigasi tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas, keamanan gizi, serta keselamatan seluruh penerima manfaat program MBG di Indonesia.